Pengadilan Tinggi Disebut dengan Apa?

pengadilan tinggi disebut dengan – Pengadilan Tinggi, yang sering disebut dengan “Pengadilan Tinggi Negeri” atau “Pengadilan Tinggi Agama”, merupakan salah satu lembaga peradilan penting dalam sistem peradilan Indonesia. Lembaga ini berperan sebagai pengadilan tingkat banding, yang berarti memiliki kewenangan untuk memeriksa kembali putusan pengadilan tingkat pertama, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Pengadilan Tinggi hadir sebagai “pengawas” atas putusan pengadilan di tingkat bawah, memastikan bahwa putusan tersebut telah sesuai dengan hukum dan keadilan.

Sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi memiliki fungsi dan kewenangan yang spesifik dalam menegakkan hukum. Fungsi utamanya adalah memeriksa kembali putusan pengadilan tingkat pertama untuk memastikan bahwa putusan tersebut tidak mengandung kesalahan hukum atau pelanggaran prosedur. Selain itu, Pengadilan Tinggi juga bertugas untuk memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam proses peradilan di tingkat pertama.

Pengertian Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang memegang peranan penting dalam sistem peradilan nasional. Pengadilan Tinggi berada di bawah Mahkamah Agung dan memiliki tugas serta kewenangan yang spesifik dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Pengertian Pengadilan Tinggi dalam Sistem Peradilan Indonesia

Pengadilan Tinggi adalah badan peradilan tingkat banding yang berwenang memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Tinggi merupakan salah satu jenis Pengadilan Umum yang memiliki hierarki di bawah Mahkamah Agung.

Pengadilan Tinggi memiliki wilayah hukum yang meliputi beberapa wilayah Pengadilan Negeri. Misalnya, Pengadilan Tinggi Jakarta memiliki wilayah hukum yang meliputi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi memiliki fungsi dan kewenangan yang penting dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Fungsi utama Pengadilan Tinggi adalah memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri yang diajukan banding oleh pihak yang merasa dirugikan.

Kewenangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara banding meliputi:

• Memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri berdasarkan bukti dan dalil yang diajukan oleh para pihak.
• Menetapkan putusan baru yang menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri.
• Memutuskan sengketa hukum yang diajukan dalam banding.
• Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Contoh Kasus yang Ditangani oleh Pengadilan Tinggi, Pengadilan tinggi disebut dengan

Berikut ini adalah contoh kasus yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi:

• Perkara pidana: Pengadilan Tinggi dapat memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri dalam kasus pidana seperti pencurian, penggelapan, penganiayaan, dan lain sebagainya.
• Perkara perdata: Pengadilan Tinggi dapat memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri dalam kasus perdata seperti sengketa tanah, perjanjian, warisan, dan lain sebagainya.
• Perkara tata usaha negara: Pengadilan Tinggi dapat memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri dalam kasus tata usaha negara seperti sengketa perizinan, sengketa pajak, dan lain sebagainya.

Struktur dan Organisasi Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan nasional. Struktur organisasi Pengadilan Tinggi dirancang untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi terdiri dari beberapa jabatan, mulai dari ketua hingga hakim anggota. Berikut adalah rincian struktur organisasi Pengadilan Tinggi:

Peran dan Tugas Setiap Jabatan

Setiap jabatan dalam struktur organisasi Pengadilan Tinggi memiliki peran dan tugas yang spesifik. Berikut adalah penjelasan singkat tentang peran dan tugas masing-masing jabatan:

• Ketua Pengadilan Tinggi: Sebagai pemimpin tertinggi Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Pengadilan Tinggi, termasuk mengadili perkara, membuat keputusan hukum, dan menetapkan peraturan internal.
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi: Wakil Ketua Pengadilan Tinggi membantu Ketua Pengadilan Tinggi dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memimpin dan mengawasi jalannya Pengadilan Tinggi.
• Hakim Anggota: Hakim Anggota bertugas mengadili perkara yang diajukan ke Pengadilan Tinggi dan membuat keputusan hukum. Hakim Anggota juga berpartisipasi dalam rapat pleno Pengadilan Tinggi untuk membahas dan memutuskan perkara yang kompleks.
• Panitera Pengadilan Tinggi: Panitera Pengadilan Tinggi bertanggung jawab atas administrasi Pengadilan Tinggi, termasuk menerima dan mengelola berkas perkara, membuat dan mencatat berita acara persidangan, dan melaksanakan tugas kepaniteraan lainnya.
• Sekretaris Pengadilan Tinggi: Sekretaris Pengadilan Tinggi membantu Ketua Pengadilan Tinggi dalam melaksanakan tugas administrasi, seperti mengelola surat menyurat, mengatur agenda rapat, dan melaksanakan tugas sekretaris lainnya.

Prosedur Peradilan di Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan. Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara tingkat banding, yang berarti memeriksa kembali putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri). Prosedur peradilan di Pengadilan Tinggi diawali dengan pengajuan banding dan berakhir dengan putusan banding.

Pengajuan Banding

Pengajuan banding merupakan langkah pertama dalam proses peradilan di Pengadilan Tinggi. Pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Banding diajukan melalui surat banding yang berisi alasan-alasan mengapa pihak tersebut tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri. Surat banding diajukan ke Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi wilayah Pengadilan Negeri yang mengeluarkan putusan.

• Pihak yang mengajukan banding disebut pembanding.
• Pihak yang menerima banding disebut terbanding.
• Surat banding harus diajukan paling lambat 14 hari setelah putusan Pengadilan Negeri dibacakan.
• Surat banding harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung alasan banding.

Proses Peradilan di Pengadilan Tinggi

Setelah banding diterima, Pengadilan Tinggi akan memeriksa berkas perkara dan menentukan jadwal sidang. Sidang banding bertujuan untuk mendengarkan pembelaan dari kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan.

1. Sidang banding dipimpin oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim.
2. Majelis hakim bertugas untuk memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri dan mendengarkan pembelaan dari kedua belah pihak.
3. Setelah sidang, majelis hakim akan musyawarah untuk menentukan putusan banding.

Putusan Banding

Putusan banding merupakan keputusan Pengadilan Tinggi atas perkara yang diajukan dalam banding. Putusan banding dapat berupa:

• Menerima banding: Putusan Pengadilan Negeri dibatalkan dan perkara dikembalikan ke Pengadilan Negeri untuk diadili kembali.
• Menolak banding: Putusan Pengadilan Negeri dipertahankan.
• Mengubah putusan: Putusan Pengadilan Negeri diubah sebagian atau seluruhnya.

Perbedaan Banding dan Kasasi

Banding dan kasasi merupakan dua jenis upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan. Perbedaan utama antara banding dan kasasi terletak pada tingkatan pengadilan yang mengadili perkara.

• Banding diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri.
• Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan Pengadilan Tinggi.

Selain itu, banding dapat diajukan atas semua jenis putusan Pengadilan Negeri, sedangkan kasasi hanya dapat diajukan atas putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara tertentu, seperti perkara pidana dan perkara perdata yang memenuhi syarat tertentu.

Contoh Ilustrasi Prosedur Peradilan di Pengadilan Tinggi

Misalnya, A mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri terhadap B. Pengadilan Negeri memutuskan bahwa A kalah dalam gugatan. A tidak puas dengan putusan tersebut dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi menerima banding A dan memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri. Setelah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan pembelaan dari kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menerima banding A dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri. Perkara kemudian dikembalikan ke Pengadilan Negeri untuk diadili kembali.

Jenis-Jenis Perkara yang Ditangani Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan lembaga peradilan tingkat banding yang memiliki kewenangan untuk memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi berperan penting dalam sistem peradilan indonesia, menjalankan fungsi pengawasan terhadap putusan Pengadilan Negeri dan memastikan keadilan dalam setiap kasus. Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri dalam berbagai jenis perkara. Jenis perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perkara Pidana

Perkara pidana adalah jenis perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan hukuman pidana. pengadilan tinggi berwenang memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana yang diajukan melalui proses banding. Perkara pidana yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi biasanya melibatkan kejahatan serius seperti pembunuhan, penggelapan, penipuan, dan korupsi.

• Karakteristik: Perkara pidana biasanya melibatkan pelanggaran terhadap hukum pidana yang dapat mengakibatkan hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya.
• Contoh Kasus: Perkara pembunuhan, penggelapan, penipuan, korupsi, pencurian, dan penganiayaan.

Perkara Perdata

Perkara perdata adalah jenis perkara yang berkaitan dengan sengketa antara dua pihak atau lebih, yang tidak termasuk dalam kategori perkara pidana. Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata yang diajukan melalui proses banding. Perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi biasanya melibatkan sengketa mengenai harta benda, perjanjian, warisan, dan hak asasi manusia.

• Karakteristik: Perkara perdata biasanya melibatkan sengketa antara dua pihak atau lebih, yang tidak termasuk dalam kategori perkara pidana. Sengketa ini biasanya melibatkan harta benda, perjanjian, warisan, dan hak asasi manusia.
• Contoh Kasus: Sengketa tanah, sengketa perjanjian, sengketa warisan, sengketa hak asasi manusia, dan sengketa hak cipta.

Perkara Tata Usaha Negara

Perkara tata usaha negara adalah jenis perkara yang berkaitan dengan sengketa antara warga negara dengan badan atau pejabat negara. Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri dalam perkara tata usaha negara yang diajukan melalui proses banding. Perkara tata usaha negara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi biasanya melibatkan sengketa mengenai izin, perijinan, Kebijakan Pemerintah, dan keputusan administrasi.

• Karakteristik: Perkara tata usaha negara biasanya melibatkan sengketa antara warga negara dengan badan atau pejabat negara. Sengketa ini biasanya mengenai izin, perijinan, kebijakan pemerintah, dan keputusan administrasi.
• Contoh Kasus: Sengketa mengenai izin usaha, sengketa mengenai perijinan bangunan, sengketa mengenai kebijakan pemerintah, dan sengketa mengenai keputusan administrasi.

Perkara Agama

Perkara agama adalah jenis perkara yang berkaitan dengan sengketa yang menyangkut hukum agama. Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa kembali putusan Pengadilan Agama dalam perkara agama yang diajukan melalui proses banding. Perkara agama yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi biasanya melibatkan sengketa mengenai pernikahan, perceraian, warisan, dan Hak Asasi Manusia.

• Karakteristik: Perkara agama biasanya melibatkan sengketa yang menyangkut hukum agama. Sengketa ini biasanya mengenai pernikahan, perceraian, warisan, dan hak asasi manusia.
• Contoh Kasus: Sengketa mengenai pernikahan, sengketa mengenai perceraian, sengketa mengenai warisan, dan sengketa mengenai hak asasi manusia.

Perkara Perburuhan

Perkara perburuhan adalah jenis perkara yang berkaitan dengan sengketa antara pekerja dengan pengusaha. Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa kembali putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara perburuhan yang diajukan melalui proses banding. Perkara perburuhan yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi biasanya melibatkan sengketa mengenai hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja, dan hak-hak pekerja.

• Karakteristik: Perkara perburuhan biasanya melibatkan sengketa antara pekerja dengan pengusaha. Sengketa ini biasanya mengenai hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja, dan hak-hak pekerja.
• Contoh Kasus: Sengketa mengenai hubungan kerja, sengketa mengenai pemutusan hubungan kerja, sengketa mengenai upah, dan sengketa mengenai hak-hak pekerja.

Berikut tabel yang merangkum jenis-jenis perkara, karakteristik, dan contoh kasus yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi:

Peran Pengadilan Tinggi dalam Penegakan Hukum: Pengadilan Tinggi Disebut Dengan

Pengadilan Tinggi merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Berada di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tingkat banding atas putusan Pengadilan Negeri. Peran Pengadilan Tinggi dalam penegakan hukum sangat krusial, terutama dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menjamin Kepastian Hukum

Pengadilan Tinggi berperan penting dalam memberikan kepastian hukum dengan melakukan pengawasan atas putusan Pengadilan Negeri. Melalui proses banding, Pengadilan Tinggi memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri, memastikan bahwa proses persidangan dan putusan telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Jika terdapat kesalahan atau ketidakadilan dalam putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dapat membatalkan atau mengubah putusan tersebut.

Menyelesaikan Sengketa

Pengadilan Tinggi berperan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Melalui proses banding, Pengadilan Tinggi memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi kemudian akan memeriksa kembali perkara tersebut dan mengeluarkan putusan yang final dan mengikat.

Memberikan Keadilan

Pengadilan Tinggi berperan dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Melalui proses banding, Pengadilan Tinggi dapat memperbaiki putusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak adil. Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Negeri jika terbukti terdapat kesalahan atau ketidakadilan dalam proses persidangan atau putusan.

Contoh Kasus

Salah satu contoh kasus yang menunjukkan peran Pengadilan Tinggi dalam menegakkan hukum adalah kasus sengketa tanah di daerah X. Pengadilan Negeri di daerah X mengeluarkan putusan yang merugikan salah satu pihak. Pihak yang merasa dirugikan kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Setelah melalui proses persidangan banding, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengeluarkan putusan baru yang lebih adil.

Peran Pengadilan Tinggi dalam Penegakan Hukum

Secara keseluruhan, Pengadilan Tinggi memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Melalui proses banding, Pengadilan Tinggi memastikan bahwa putusan Pengadilan Negeri sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, dan memberikan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan.