bisajawab.com – “Miss Ima, dalam sejarahnya UUD NRI pertama kali ditetapkan oleh siapa sih?” tanya Rian, salah satu muridku. “Wah, pertanyaan bagus Rian! UUD NRI pertama kali ditetapkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), lho! Kamu penasaran bagaimana prosesnya? Yuk kita bahas!”
Menjelajahi Jejak UUD NRI: Dari BPUPKI hingga Sidang PPKI
UUD NRI, atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, adalah landasan hukum yang mengatur negara kita. Ia seperti “buku petunjuk” yang berisi aturan dan prinsip-prinsip dasar pemerintahan Indonesia. Nah, perjalanan UUD NRI ini dimulai jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada masa penjajahan Jepang.
Jepang, sebagai penguasa saat itu, memberikan sedikit ruang bagi rakyat Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Mereka membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugasnya? Mengkaji dan merumuskan dasar negara serta menyiapkan konstitusi (UUD) untuk Indonesia merdeka.
BPUPKI: Merumuskan Dasar Negara dan Konstitusi
BPUPKI menyelenggarakan sidang dua kali, yaitu pada bulan Mei dan Juni 1945. Di sini, para tokoh bangsa seperti Ir. Soekarno, Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Soebardjo berdiskusi dan berdebat panas untuk merumuskan dasar negara dan konstitusi.
Sidang pertama BPUPKI lebih fokus pada merumuskan dasar negara. Diskusi yang alot ini menghasilkan rumusan “Pancasila” sebagai dasar negara, yang diusulkan oleh Ir. Soekarno.
Di sidang kedua, BPUPKI akhirnya merumuskan “Piagam Jakarta”, yang merupakan rancangan awal UUD NRI. Piagam ini berisi beberapa pokok pikiran penting, seperti:
- Menetapkan Pancasila sebagai dasar negara
- Mengatur bentuk negara kesatuan
- Menetapkan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
PPKI: Mengukuhkan UUD NRI
Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tugas PPKI adalah menyelesaikan persiapan kemerdekaan, termasuk mengesahkan UUD NRI.
PPKI menyelenggarakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mengesahkan UUD NRI 1945. UUD ini pada dasarnya adalah Piagam Jakarta yang telah dimodifikasi, dengan beberapa poin penting:
- Frasa “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam Piagam Jakarta dihilangkan dan diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”
- Pokok-pokok pikiran dalam Piagam Jakarta dijabarkan lebih rinci dalam UUD NRI 1945
UUD NRI 1945: Landasan Hukum Indonesia Merdeka
UUD NRI 1945 menjadi konstitusi pertama bagi Indonesia merdeka. Ia menjadi landasan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan bernegara, dari hak dan kewajiban warga negara hingga sistem pemerintahan.
Meskipun telah mengalami beberapa perubahan dan amandemen, UUD NRI 1945 tetap menjadi dasar negara kita hingga saat ini. Ia merupakan simbol perjuangan dan tekad bangsa Indonesia untuk membangun negara yang adil, berdaulat, dan sejahtera.
UUD NRI 1945: Sebuah Warisan yang Berharga
UUD NRI 1945 bukan hanya sekadar dokumen hukum, tetapi juga warisan sejarah yang berharga. Ia mencerminkan perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan membangun negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
Kita, sebagai generasi penerus, bertugas untuk memahami dan menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, kita dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan konstitusi yang telah dirumuskan oleh para pahlawan bangsa.
